BANTENEKSPRES.COM – Di tengah munculnya berbagai wacana politik mengenai posisi Wakil Presiden (Wapres), pemerintah diingatkan agar tidak terlalu disibukkan dengan dinamika perebutan jabatan. Persoalan ekonomi masyarakat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta tekanan biaya hidup dinilai harus menjadi perhatian utama.
Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center:
085315557788.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Imam Wagiman, menyoroti pentingnya pemerintah untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kondisi kehidupan rakyat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesulitan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Ia mengingatkan agar perbincangan mengenai kursi Wapres tidak sampai menggeser perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk dengan urusan perebutan kursi Wapres, sementara masih banyak masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi dan mencari pekerjaan,” demikian pandangan yang disampaikan Imam Wagiman politisi PSI Tangsel.
Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan pada hakikatnya merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang persaingan kepentingan politik.
Imam menilai, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta kesempatan usaha bagi masyarakat harus menjadi agenda yang mendapatkan perhatian serius.
Persoalan pengangguran juga tidak cukup dijawab dengan pernyataan atau target semata. Diperlukan langkah konkret untuk membuka kesempatan kerja, memperkuat sektor usaha, dan memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata dari kinerja pemerintah. Keberhasilan pemerintahan seharusnya tidak hanya diukur dari dinamika politik dan pembagian jabatan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan negara mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan kepastian masa depan. Itu yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah,” menjadi pesan yang ditekankan dalam pandangan tersebut.
Imam berharap seluruh elemen pemerintahan dapat menjaga fokus pada persoalan publik. Perbedaan kepentingan dan dinamika politik hendaknya tidak menghambat pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kepentingan rakyat harus tetap ditempatkan di atas kepentingan politik maupun perebutan posisi kekuasaan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan siapa yang menduduki kursi kekuasaan, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.