LAPD mengingatkan agar kabar pengunduran diri Gibran tidak dijadikan alasan untuk menghentikan pencarian kebenaran atas berbagai persoalan konstitusional yang muncul sejak proses pencalonannya.
Desakan tersebut disampaikan LAPD melalui siaran pers di Jakarta, 12 November 2026. Organisasi tersebut menilai perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terhadap Gibran harus disikapi secara cermat dan bertanggung jawab.
Menurut LAPD, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberlanjutan jabatan Wakil Presiden, melainkan juga berkaitan dengan integritas konstitusi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pilpres 2024.
LAPD menegaskan bahwa pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Baca Juga:
Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran
Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan Prabowo – Gibran, Jaga Mekanisme Check and Balance
Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku sesuai ketentuan konstitusi, DPR perlu mengevaluasi kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada.
Namun, berakhirnya jabatan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab untuk menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses pencalonan.
Soroti Putusan MK Nomor 90
LAPD menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik di lingkungan MK, pelaksanaan putusan oleh KPU, hingga perubahan peraturan serta proses administrasi pencalonan.
Baca Juga:
Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Terkait Pembentukan Kabinet Prabowo – Gibran
LAPD menilai persoalan tersebut tidak boleh disederhanakan sebagai polemik politik yang selesai hanya karena pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri.
DPR dinilai tetap perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah seluruh proses pencalonan telah berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Lima Tuntutan kepada DPR
Dalam siaran persnya, LAPD menyampaikan lima tuntutan kepada DPR RI.
Baca Juga:
Berdasarkan Quick Qount Sejumlah Lembaga Survei Terkemuka, Prabowo – Gibran Unggul Sementara
Pulang Kampung ke Langowan, Prabowo Mohon Doa Restu di Hadapan Puluhan Ribu Warga Sulut
Pertama, DPR diminta tetap memproses dan mencatat secara resmi usulan HMP yang telah disampaikan oleh 120 anggota dari delapan fraksi.
Kedua, DPR harus memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya, sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan.
Ketiga, DPR diminta tidak menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Pilpres 2024, termasuk persoalan Putusan MK Nomor 90, tindakan KPU, perubahan peraturan pencalonan, dan proses verifikasi persyaratan calon.
Keempat, LAPD meminta DPR memastikan tidak terjadi impunitas kelembagaan. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi jalan keluar bagi pihak atau institusi lain yang mungkin memiliki tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum, etik, maupun administrasi.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Kelima, DPR harus memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung transparan dan konstitusional.
LAPD mengingatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya harus mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Proses pemilihan oleh MPR juga tidak boleh berubah menjadi transaksi politik tertutup antarelite.
Ujian Independensi DPR
Direktur Eksekutif LAPD Indonesia, Kaka Suminta, menilai perkembangan tersebut menjadi ujian penting bagi independensi DPR.
Menurut LAPD, keberanian 120 anggota dari delapan fraksi dalam mengajukan HMP harus dibuktikan melalui konsistensi mengawal persoalan hingga mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
LAPD juga menegaskan DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan apabila pengunduran diri telah sah dan objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada.
Namun, DPR tidak boleh menjadikan perubahan status jabatan sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap dugaan persoalan konstitusional dalam proses pencalonan.
“Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik,” demikian penegasan LAPD Indonesia.
LAPD berharap DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen sehingga persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan Pilpres 2024 memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
