Harga Minyak Dunia Bergejolak, Defiyan Cori Desak Pertamina Diberi Diskresi Atur Harga BBM

BANTENEKSPRES.COM – Gejolak harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran, kembali memunculkan tantangan bagi kebijakan energi nasional.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dinilai membuat perekonomian serta badan usaha energi nasional rentan terhadap fluktuasi harga global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola kebijakan harga BBM, termasuk memberikan keleluasaan atau diskresi kepada PT Pertamina (Persero) dalam menetapkan harga melalui mekanisme aksi korporasi.

Menurut Defiyan, persoalan harga minyak dan BBM tidak bisa semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab, energi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penguasaannya harus tetap berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam tulisannya berjudul Harga Minyak (Selalu) Membuat Gejolak, Defiyan menjelaskan bahwa secara teori ekonomi, harga komoditas ditentukan oleh hubungan permintaan dan penawaran. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika kebutuhan energi dalam negeri tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi nasional.

Akibatnya, Indonesia harus mengimpor minyak mentah maupun BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Tekanan geopolitik sebagaimana konflik USA-Israel dengan Iran jelas ada pengaruh signifikan atas fluktuasi harga minyak dunia,” demikian pandangan Defiyan.

Ketergantungan impor tersebut membuat Indonesia menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan harga minyak internasional dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Tidak Bisa Disamakan

Defiyan menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan mengatur harga komoditas energi strategis, terutama BBM bersubsidi. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan harga dasar migas atau Indonesian Crude Price (ICP), pengaturan harga jual eceran, serta penetapan kuota dan alokasi BBM berdasarkan kelompok masyarakat dan wilayah.

Sementara itu, BBM non-subsidi memiliki mekanisme penyesuaian harga yang lebih mengikuti perkembangan harga keekonomian dan pasar minyak dunia.

Ketentuan harga BBM bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024, sedangkan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022.

Dengan demikian, produk seperti Pertamax Series maupun BBM non-subsidi yang dipasarkan badan usaha swasta dapat mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan biaya pengadaan minyak mentah, harga BBM impor, distribusi, dan kebutuhan operasional.

Menurut Defiyan, apabila harga jual tidak mencerminkan kondisi keekonomian dalam jangka panjang, perusahaan energi berpotensi menghadapi tekanan arus kas, keberlanjutan usaha, hingga kemampuan melakukan investasi.

Disparitas Harga BBM Subsidi Jadi Sorotan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah disparitas atau kesenjangan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, terutama untuk produk solar.

Defiyan menilai pemerintah harus memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Subsidi tidak boleh hanya menjadi instrumen menjaga daya beli, tetapi juga harus dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap APBN maupun badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, ia mendorong agar Pertamina diberikan ruang diskresi dalam menentukan harga BBM melalui mekanisme korporasi.

“Seharusnya sebagai perusahaan pada umumnya (korporasi) PT Pertamina juga diberikan keleluasaan (diskresi) dalam menetapkan harga BBM,” ujarnya.

Menurutnya, fleksibilitas tersebut memungkinkan Pertamina merespons perubahan harga minyak dunia secara lebih cepat tanpa harus selalu menunggu keputusan pemerintah setiap kali terjadi gejolak pasar.

Namun, keleluasaan tersebut tetap harus disertai pengawasan agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Lemigas Diminta Optimalkan Pengadaan BBM Impor

Selain kebijakan harga, Defiyan juga menyoroti pentingnya efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM impor.

Ia menilai Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BLU Lemigas) perlu dioptimalkan perannya untuk mendukung pengadaan BBM impor dengan harga yang lebih kompetitif bagi Pertamina.

Menurutnya, apabila selama ini harga pokok pembelian BBM dari importir swasta lebih tinggi, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme pengadaan agar peluang memperoleh harga yang lebih murah dapat dimaksimalkan.

Efisiensi pengadaan menjadi penting karena Pertamina harus menjalankan penugasan penyediaan BBM bersubsidi dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Jika biaya pengadaan terlalu tinggi sementara harga jual dibatasi, kesenjangan tersebut berpotensi menambah tekanan keuangan perusahaan.

Karena itu, perbaikan tata kelola impor dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban akibat disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi.

Rupiah Melemah, Beban Keuangan Pertamina Bertambah

Defiyan juga mengingatkan bahwa transaksi pembelian minyak mentah dan BBM impor menggunakan dolar Amerika Serikat. Artinya, pelemahan rupiah akan meningkatkan kebutuhan dana dalam mata uang domestik untuk membeli energi dengan volume yang sama.

Kondisi tersebut berpotensi memperberat beban keuangan Pertamina, terutama ketika perusahaan harus memenuhi penugasan pemerintah menyediakan BBM subsidi dengan harga yang tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan pasar internasional.

Dalam situasi seperti ini, menurut Defiyan, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui jajaran komisaris Pertamina.

Pengawasan diperlukan agar kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Ia berpandangan, pemberian kewenangan aksi korporasi kepada direksi justru dapat menjadi tolok ukur profesionalisme dalam mengelola perusahaan energi milik negara.

Sementara itu, Kementerian ESDM tetap memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga apabila muncul keberatan, keluhan, maupun protes dari konsumen dan masyarakat.

Defiyan menegaskan, pemberian diskresi kepada Pertamina bukan berarti negara melepaskan kendali atas sektor energi. Fleksibilitas korporasi harus tetap berjalan seiring dengan fungsi pengawasan dan evaluasi pemerintah.

Dengan demikian, persoalan harga BBM tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Efisiensi impor, ketepatan sasaran subsidi, stabilitas nilai tukar, serta profesionalisme pengelolaan perusahaan energi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah dituntut mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, keberlanjutan keuangan Pertamina, dan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya energi strategis.