BANTENEKSPRES.COM– Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, melayangkan somasi kepada RS Mandaya Royal Hospital Metland Puri, Kota Tangerang, Banten, beserta tiga tenaga medis yang diduga terlibat dalam pelayanan kesehatan terhadap almarhum Maher Agsa Fadhilah.
Somasi tersebut diajukan Haris untuk mewakili kedua orang tua almarhum, Muhammad Fadhli dan Twesty Febri Caroline. Keluarga menilai terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan medis yang diduga berkontribusi terhadap memburuknya kondisi kesehatan bayi hingga akhirnya meninggal dunia.
Haris menjelaskan, somasi itu berkaitan dengan dugaan kelalaian pelayanan obstetri dan neonatal yang terjadi pada 23–24 September 2026.
“Tiga tenaga medis yang turut menerima somasi masing-masing merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG), dokter spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, serta dokter spesialis anak yang bertugas sebagai dokter jaga Neonatal Intensive Care Unit (NICU) pada malam 23–24 September 2026,” kata Haris dalam keterangan pers pada Rabu (11/11/2026)
Haris mengungkapkan, berdasarkan keterangan keluarga dan dokumen yang dihimpun, terdapat sejumlah dugaan persoalan dalam proses pelayanan medis terhadap ibu dan bayi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberian obat tokolitik Duvadilan yang diduga dilakukan tanpa pemeriksaan serta penjelasan medis yang dinilai memadai atau informed consent.
Padahal, menurut keterangan keluarga, ibu bayi memiliki riwayat aritmia.
Kondisi tersebut dinilai semestinya menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan medis, termasuk sebelum pemberian obat.
Selain itu, pemantauan terhadap kondisi ibu dan janin diduga tidak dilakukan secara langsung oleh dokter penanggung jawab. Komunikasi dan pemantauan disebut lebih banyak dilakukan melalui pesan gawai.
Dugaan Gangguan Oksigen di Ruang NICU
Persoalan lain yang dipersoalkan keluarga adalah dugaan ketidaktersediaan atau ketidakhadiran dokter penanggung jawab NICU ketika bayi berada dalam kondisi kritis.
Keluarga juga menyoroti dugaan keterlambatan proses rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang dinilai memiliki sarana penanganan lebih memadai.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan gangguan suplai oksigen di ruang NICU pada 24 September 2026.
Informasi mengenai dugaan gangguan tersebut, menurut Haris, diketahui keluarga melalui rekaman CCTV yang diperlihatkan pihak rumah sakit. Namun, salinan rekaman itu disebut tidak diberikan kepada keluarga.
Haris menegaskan, tanggung jawab rumah sakit tidak sebatas pada tindakan medis yang telah dilakukan. Menurutnya, aspek lain seperti keputusan medis, ketepatan waktu penanganan, kesiapan fasilitas, hingga sistem pelayanan juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
“Pertanggungjawaban rumah sakit tidak hanya mencakup tindakan medis yang dilakukan, tetapi juga tindakan yang seharusnya diambil, keterlambatan keputusan medis, kesiapan fasilitas, hingga sistem pelayanan yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien,” demikian pokok penjelasan Haris.
Keluarga Tuntut Permintaan Maaf dan Ganti Rugi
Melalui somasi tersebut, keluarga almarhum menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak rumah sakit dan tenaga medis terkait.
Di antaranya permohonan maaf secara tertulis dan terbuka, pelaksanaan investigasi menyeluruh terhadap pelayanan medis, perbaikan sistem pelayanan neonatal, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil.
Seluruh tuntutan tersebut diminta dipenuhi dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak somasi diterima.
Apabila tidak mendapatkan penyelesaian sesuai tuntutan, Haris menyatakan pihak keluarga akan mempertimbangkan langkah hukum melalui jalur pidana maupun perdata.
Keluarga juga membuka kemungkinan menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum dan badan pengawas terkait.
Menurut Haris, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tuntutan keluarga atas meninggalnya seorang bayi.
Lebih jauh, perkara tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pasien, transparansi pelayanan kesehatan, akuntabilitas rumah sakit, serta jaminan keselamatan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.
CEO RS Mandaya Akui Terima Somasi
Sementara itu, CEO RS Mandaya Royal Hospital Puri, Essy Osman Nandy, membenarkan telah menerima surat somasi yang diserahkan langsung oleh Haris Azhar.
Surat somasi setebal enam halaman tersebut diterima Essy pada kesempatan itu.
Namun, Essy belum memberikan tanggapan substantif mengenai berbagai dugaan yang disampaikan keluarga maupun kuasa hukumnya.
Ia menyatakan akan terlebih dahulu mempelajari isi somasi tersebut.
Dengan demikian, berbagai dugaan terkait pelayanan medis, pemantauan pasien, kesiapan fasilitas NICU, hingga gangguan suplai oksigen masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Kasus ini pun menjadi perhatian terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi pasien ibu dan bayi yang membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat.
