Ijazah Wapres Gibran Dipersoalkan, Imam Wagiman Soroti Nasib Anak Bangsa yang Sekolah di Luar Negeri

BANTENEKSPRES.COM – Polemik ijazah dan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan mengarah pada dampak persoalan administrasi pendidikan terhadap kepastian hukum bagi anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Imam Wagiman, mengingatkan agar persoalan administrasi pendidikan yang menyeret pejabat negara tidak sampai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya para pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Menurut Imam, persoalan kesetaraan pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan nasional harus dilihat secara proporsional dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai, jangan sampai polemik yang melibatkan pejabat publik justru memunculkan kekhawatiran di kalangan keluarga Indonesia yang menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri.

Pasalnya, pendidikan internasional memiliki sistem, kurikulum, jenjang, serta mekanisme pengakuan yang tidak selalu sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Karena itu, kejelasan aturan penyetaraan menjadi hal penting agar hak pendidikan para siswa tetap terlindungi.

Persoalan ini juga menjadi pengingat pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan regulasi administrasi pendidikan. Setiap warga negara semestinya memperoleh kepastian mengenai persyaratan, prosedur, dan pengakuan atas pendidikan yang telah ditempuh.

Di sisi lain, polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan administrasi yang berlaku. Penilaian terhadap dokumen pendidikan harus didasarkan pada ketentuan resmi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Imam mengingatkan agar persoalan yang menyangkut pejabat negara tidak menciptakan preseden yang merugikan masyarakat luas.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya polemik mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pendidikan nasional.

Kepastian hukum, transparansi, dan perlakuan yang konsisten menjadi prinsip penting agar anak-anak Indonesia yang belajar di berbagai negara tidak merasa khawatir terhadap pengakuan pendidikan mereka ketika kembali ke Tanah Air.