BANTENEKPRES.COM– Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran rokok elektronik atau vape secara total di Indonesia.
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kandungan zat berbahaya berupa etomidat dan ketamin dalam sejumlah cairan vape yang beredar di masyarakat. Temuan tersebut dinilai sejalan dengan hasil pengungkapan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penyalahgunaan rokok elektronik sebagai sarana peredaran narkotika.
Menurut Tulus, temuan BPOM dan BNN menjadi bukti kuat bahwa vape tidak hanya berkaitan dengan persoalan konsumsi tembakau dan kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu, termasuk jaringan mafia narkoba.
“Temuan Badan POM sangat sejalan dengan temuan BNN. Oleh sebab itu, ini menjadi bukti kuat bahwa vape sering disalahgunakan oleh oknum tertentu, bahkan mafia, menjadi sarana untuk narkoba,” tegas Tulus dalam keterangannya.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menganggap persoalan penyalahgunaan vape sebagai masalah biasa. Apalagi, penggunaan rokok elektronik semakin berkembang dan berpotensi membuka celah baru bagi penyalahgunaan zat narkotika melalui produk yang dikonsumsi masyarakat.
Atas dasar itu, Tulus meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengambil kebijakan pelarangan total terhadap rokok elektronik.
Menurutnya, temuan BPOM, pengungkapan BNN, serta usulan dari Kapolri seharusnya menjadi pertimbangan kuat bagi pemerintah untuk segera menentukan langkah kebijakan yang tegas.
Rokok Konvensional Juga Harus Dikendalikan
Di sisi lain, Tulus mengingatkan bahwa pelarangan vape tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan konsumsi rokok konvensional.
Ia menilai pengendalian konsumsi rokok konvensional juga harus diperkuat melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan secara efektif.
Menurut Tulus, rokok konvensional menjadi salah satu pemicu tingginya konsumsi rokok elektronik. Karena itu, kebijakan pengendalian tembakau harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar produk vape.
“Di sisi lain, harus ada upaya pengendalian kuat untuk konsumsi rokok konvensional dengan memberlakukan secara efektif PP 28/2024 tentang Kesehatan. Sebab, rokok konvensional menjadi trigger tingginya konsumsi rokok elektronik,” ujarnya.
Tulus berpandangan, pemerintah perlu mengambil langkah komprehensif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan sekaligus mencegah penyalahgunaan produk rokok elektronik sebagai media peredaran narkotika.
Desakan FKBI ini menambah kuat tuntutan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pengawasan dan peredaran vape di Indonesia. Tantangannya bukan hanya memastikan keamanan produk yang beredar, tetapi juga menutup peluang pemanfaatan rokok elektronik oleh jaringan kejahatan narkotika.
Pemerintah kini dituntut menempatkan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam menentukan arah kebijakan pengendalian rokok elektronik dan produk tembakau lainnya.
