Tindak Lanjut Kasus Komoditas Timah, Kejaksaan Agung Periksa Seorang Komisaris PT Refined Bangka Tin

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 30 Maret 2024 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana. (Dok. Kejaksaan.go.id)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana. (Dok. Kejaksaan.go.id)

BANTENEKSPRES.COM – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa satu orang saksi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, yaitu Komisaris PT Refined Bangka Tin (PT RBT)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana menyampaikan hal itu dalam keterangan yang diterima, Jumat, 29 Maret 2024.

“Adapun saksi yang diperiksa berinisial AGR selaku Komisaris PT Refined Bangka Tin,” ujar Ketut Sumedana.

Ketut mengatakan, pemeriksaan AGR berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah.

Tipikor terjadi di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dengan tersangka TN alias AN dkk.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kapuspenkum.

Sebelumnya, Tim Penyidik telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Semeja dengan Presiden Jokowi Saat Buka Puasa di Istana Negara, Begini Respons Budi Arie Setiadi

Kemudian, Tim Penyidik telah menetapkan HM, dan suami artis terkenal, sebagai tersangka.

Diketahui, Perkara kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2018.

Tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018, bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Pasokan bijih timah yang dihasilkan oleh PT Timah Tbk lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya.

Hal ini disebabkan oleh maraknya penambangan liar yang dilakukan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Akibat dari kondisi tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE, yang seharusnya melakukan tindakan terhadap kompetitor, justru malah menawarkan kerja sama kepada pemilik smelter.

Kerja sama tersebut gua untuk membeli hasil penambangan ilegal dengan harga yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dalam rangka memuluskan aksi mengakomodasi aktivitas penambangan ilegal, tersangka ALW, tersangka MRPT, dan tersangka EE sepakat membuat perjanjian semu

Yang seolah-olah menggambarkan adanya kerja sama sewa-menyewa peralatan pemrosesan peleburan timah dengan pihak smelter.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Infoesdm.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Lingkarnews.com dan Hallonesia.com   

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Gibran Rakabuming Raka Tanggapi Isu Terkait Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Ada Insiden Penembakan Donald Trump, Begini Respons Istana Jakarta Terkait Pengamanan Presiden Jokowi
Polda Lampung Tangani Kasus Penembakan yang Dilakukan Anggota DPRD Lampung Terhadap Warga
Anis Matta Ungkap Pembahasan dalam Pertemuan Prabowo dengan Para Ketum Partai Koalisi dan Erick Thohir
Serahkan Uang Sebesar Rp800 Juta kepada Firli Bahuri, Syahrul Yasin Limpo Disebut Beri Arahan ke Bawahan
Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas
Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 08:40 WIB

Maju di Pilkada Jawa Tengah 2024, Surya Paloh Dukung Penuh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:45 WIB

Banten Media Center Dukung Pilkada 2024 untuk Menangkan Pilkada di Provinsi Banten Lewat Publikasi

Senin, 1 Juli 2024 - 13:15 WIB

7 Parpol Usung Pasangan Andra Soni – Dimyati Natakusumah di Pemilihan Kepala Daerah Banten 2024

Kamis, 20 Juni 2024 - 14:07 WIB

Marshel Widianto Diusung Partai Gerindra sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2024

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:20 WIB

Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:30 WIB

Ada Peluang Megawati Soekarnoputri Bertemu dengan Prabowo Subianto, PDIP Sebut Momentumnya

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:30 WIB

Prabowo Tgaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK Saat Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 08:34 WIB

Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan Prabowo – Gibran, Jaga Mekanisme Check and Balance

Berita Terbaru